Pemkab Kulonprogo pada tahun 2008 ini tidak menerima pedaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) untuk umum seperti yang dilakukan oleh pemkab/pemkot lainnya. Meskipun sebenarnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menyetujui pengisian sekitar 396 formasi CPNSD yang meliputi guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi dan pengangkatan Sekreatris Desa menjadi PNS.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo, Drs.Djulistyo mengatakan untuk tahun ini Pemkab Kulonprogo tidak menerima pendaftaran CPNSD, yang sekarang banyak dipertanyakan masyarakat, tentang kapan pemkab membuka lowongan CPNSD umum. Bupati sudah mengirim surat ke Menteri PAN yang isinya belum akan merealisasikan formasi CPNSD yang disetujui oleh MenPAN. Hal ini karena untuk penghematan yang diperkirakan mengalami deficit pada tahun anggaran 2009 mendatang. Sehingga pada tahun ini Pemkab hanya menfokuskan untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer dan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi CPNSD saja.
Pengisian formasi CPNSD yang telah disetujui oleh MenPAN, jika dipaksakan oleh pemkab, akan membebani anggaran Pemkab. Karena persetujuan pengisian CPNSD tidak disertai dengan penambahan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU), padahal untuk menggaji PNSD selama ini dari pusat, daerah tidak akan mampu untuk menggaji CPNSD umum yang baru tersebut..
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo, Drs.Djulistyo mengatakan untuk tahun ini Pemkab Kulonprogo tidak menerima pendaftaran CPNSD, yang sekarang banyak dipertanyakan masyarakat, tentang kapan pemkab membuka lowongan CPNSD umum. Bupati sudah mengirim surat ke Menteri PAN yang isinya belum akan merealisasikan formasi CPNSD yang disetujui oleh MenPAN. Hal ini karena untuk penghematan yang diperkirakan mengalami deficit pada tahun anggaran 2009 mendatang. Sehingga pada tahun ini Pemkab hanya menfokuskan untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer dan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi CPNSD saja.
Pengisian formasi CPNSD yang telah disetujui oleh MenPAN, jika dipaksakan oleh pemkab, akan membebani anggaran Pemkab. Karena persetujuan pengisian CPNSD tidak disertai dengan penambahan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU), padahal untuk menggaji PNSD selama ini dari pusat, daerah tidak akan mampu untuk menggaji CPNSD umum yang baru tersebut..
Comments :
Post a Comment